TPNPB Melalui Dewan Diplomatik Secara Resmi Dan Terbuka Mengumumkan Bantuan Peralatan Perang Kepada Negara-Negara Anggota PBB Termasuk Australia Dan Selandia Baru.
Siaran Pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Per 22 April 2023
Pengendali Manajemen Markas Pusat Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka dibawah Pimpinan Kepala Staff Umum Mayjen Terryanus Satto pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 telah terima Surat dari Ketua Dewan Diplomatik TPNPB-OPM Tuan Akouboo Amatus Douw, dan surat ini berisi Pernyataan dan mengumumkan Bantuan Senjata kepada Pemerintah Selandia Baru dan juga kepada Pemerintah Australia, hal yang sama juga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) mohon bantuan Senjata kepada Negara-Negara anggota PBB lain yang tertarik untuk Bantu Bangsa Papua. Pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Paapua Barat (TPNPB-OPM) melalui Ketua Dewan Diplomatik TPNPB-OPM ini dapat dikeluarkan, karena Panglima TNI sudah mengumumkan Perang lawan Orang Asli Papua.
Dan Surat ini sudah dikirim kepada Pemerintah NZ dan juga Kepada Pemerintah Australia, dan kami juga mengirimkan kepada semua wartawan, agar mewartakan melalui medias. PDF file originalnya terlampir, dan Penuh dalam Bahasa Inggris.
Dan Mengapa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat melalui Dewan Diplomatiknya mengajukan Permohonan kepada Negara-Negara Anggota PBB, yang terutama Australia, New Zealand, Amerika Serikat dan Uni Eropa serta Asia, Afrika, dan Timur Tengah?
Karena Indonesia sudah deklarasikan perang lawan orang Asli Papua, maka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh Senjata supaya perlawanan harus seimbang. Dan itu mekanisme Internasional dalam perang, yang dijamin hukum Internasional berdasarkan Piagam PBB. Supaya Nanti kami lihat, siapa yang jago dan akan jadi pemenang dalam Perang Pembbasan Nasional di Papua.
Silakan ikuti Surat Dari Ketua Badan Diplomatik TPNPB-OPM dibawah ini…!!!
THE DIPLOMATIC COUNCIL of FREE PAPUA MOVEMENT, TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ORGANISASI PAPUA MERDEKA / TPNPB - OPM www.freepapuamovement.org Email: officialopmtpnpb@protonmail.com
PRESS STATEMENT
Gerakan Papua Merdeka menyerukan kepada Perdana Menteri Australia untuk membahas Perang Papua Barat yang sedang berlangsung dengan Perdana Menteri Selandia Baru dan meminta kepada Negara-Negara Anggota PBB untuk Intervensi
Australia 21 April 2023
Gerakan Papua Merdeka meminta Perdana Menteri Australia Mr Anthony Albanese untuk membahas perang yang sedang berlangsung di Papua Barat yang mana eskalasi meningkat–di depan mata pintu Australia–dengan Perdana Menteri Selandia Baru selama pertemuan bilateral mereka di Australia akhir pekan mendatang.
Selama serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di Distrik Ndugama dalam upaya mereka yang gagal untuk membebaskan sandera Selandia Baru Mr Phillip Mehrtens, dua warga sipil ditembak mati oleh pasukan militer Indonesia termasuk seorang wanita hamil.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) membalas dengan membunuh 36 tentara Indonesia, dan menyita senjata mereka termasuk 3 senapan mesin, 9 senapan sniper dan lebih dari 3.000 butir amunisi. Mayat tentara Indonesia sedang membusuk dengan cepat, di wilayah Pertahanan Pasukan TPNPB Ndugama Derakma.
TPNPB akan mengizinkan TNI mengambil jenazah mereka. Gerakan Papua Merdeka menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung ini–sekarang dalam 6 dekade yang menjadikannya salah satu konflik yang berkepanjangan dalam sejarah–untuk diakhiri dengan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk rujukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional sebagaimana disyaratkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Papua Barat diduduki secara ilegal oleh Indonesia. Resolusi PBB 2504 (XXIV) hanya “Mencatat” laporan setelah “Act of Free Choice” palsu pada tahun 1969 dimana militer Indonesia memilih 1026 hanya laki-laki Papua dari hampir 1 juta orang – hanya 0,1% – dari orang-orang yang dipaksa dibawa todongan senjata untuk memilih Indonesia. 1 Belum pernah ada resolusi PBB yang mengakui kedaulatan Indonesia atas West Papua. Klaim Indonesia atas Wilayah kita harus dirujuk ke Mahkamah Internasional untuk pendapat hukum sebagaimana diarahkan oleh Pasal 37 Piagam PBB.
Papua Barat sedang berperang dengan kediktatoran militer fasis yang diciptakan oleh Tentara Kekaisaran Jepang selama Perang Pasifik. Rakyat Papua berjuang bersama ANZACS untuk mencegah Jepang menginvasi Australia dan Selandia Baru pada waktu perang dunia ke 2.
Oleh karena itu, OPM / Gerakan Papua Merdeka menyerukan kepada Australia dan Selandia Baru untuk menegakkan Program Aksi Resolusi 2621 (XXV) Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk implementasi penuh Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial di mana “Negara-negara anggota akan memberikan semua yang diperlukan bantuan moril dan material kepada bangsa-bangsa di Wilayah Penjajahan dalam perjuangannya untuk memperoleh kemerdekaan.”2
TPNPB OPM menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk datang membantu kami dan mengirimkan tentara Australia dan Selandia Baru ke Papua dan memberikan senjata, amunisi, granat, roket, dan peralatan telekomunikasi. Karena Pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan status Perang kemudian mengirimkan personel besar-besaran yang dilengkapi dengan peralatan perang militer ke Ndugama, dan adalah perang penindasan kepada orang Asli Papua. Oleh karena itu kami juga menyerukan kepada negara-negara anggota PBB yang memang memberikan bantuan militer ke Ukraina, sekarang saatnya memberikan bantuan yang sama kepada TPNPB OPM untuk mencari jalan kemerdekaan Papua Barat.
Mr Akouboo Amatus Douw, Ketua Dewan Diplomatik dan Urusan Luar Negeri OPM mengatakan, "Kami sekarang memanggil rekan-rekan Perang Dunia Kedua kami, yaitu warga Australia dan Selandia Baru, untuk membela kami."
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Amatus Akouboo Douw
Kepala Urusan Luar Negeri & Ketua Dewan Diplomatik
TPNPB-OPM/Gerakan Papua Merdeka HP: +61 401 198 355
